Links unduh Draf Pedoman Pembentukan PBPBD
sumber :
mailis suarakorbanbencana@yahhogroups.com
Ahad, 14 September 2008
Kawan-kawan,
UU PB mengamanatkan utk membentuk BNPB di tingkat Pusat dan BPBD di tingkat Daerah (I & II). Dalam praktiknya pelaksanaan amanat itu menghadapi kendala yaitu adanya klausul bahwa pimpinan BPBD adalah setingkat Sekretaris Daerah (Sekda). Apakah nanti di daerah akan ada "matahari kembar", meminjam istilah yg sering digunakan oleh para pejabat di pemerintahaan?
Akan tetapi permasalah itu diatasi dengan cara-cara lokal seperti di Provinsi Jawa Tengah dengan membentuk Sekretariat BPBD yang dipimpin oleh Sekda, tapi sehari-hari dipegang oleh seorang pelaksana harian (Kalakhar). Di Kabupaten Boyolali, Prov. Jawa Tengah dengan cara memasukkn fungsi-fungsi PB ke dalam lembaga yang ada seperti Kesbanglinmas, yaitu dengan membentuk Badan Kesbangpollinmas. Di Boyolali, fungsi PB masuk ke dalam sub bidang Linmas; sedangkan di Kab. Gunungkidul, Prov. DIY, fungsi PB menjadi bidang tersendiri pada Badan Kesbangpollinmas.
Ini solusi lokal utk mengatasi masalah nasional. Dan uniknya hal tersebut dikerjakan sebelum Pedoman Pembentukan BPBD selesai diluncurkan.
Utk menjadi bahan kajian bersama, saya kirimkan links unduh Draf Pedoman Pembentukan PBPBD yg disusun oleh BNPB:
http://bencana. net/rancangan- peraturan. html
(file di bagian paling bawah, pilih file dan klik kanan - klik "Save Link As" bila pakai browser Mozilla).
Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada seorang kawan yang ingin tetap anonim yang telah berbaik hati mengirim file draf tersebut di atas. Semoga kebaikan hatinya itu dapt berguna bagi kepentingan PB di Indonesia yg lebih baik.
Semoga berguna.
salam,
Djuni Pristiyanto
mailis suarakorbanbencana@yahhogroups.com
Ahad, 14 September 2008
Kawan-kawan,
UU PB mengamanatkan utk membentuk BNPB di tingkat Pusat dan BPBD di tingkat Daerah (I & II). Dalam praktiknya pelaksanaan amanat itu menghadapi kendala yaitu adanya klausul bahwa pimpinan BPBD adalah setingkat Sekretaris Daerah (Sekda). Apakah nanti di daerah akan ada "matahari kembar", meminjam istilah yg sering digunakan oleh para pejabat di pemerintahaan?
Akan tetapi permasalah itu diatasi dengan cara-cara lokal seperti di Provinsi Jawa Tengah dengan membentuk Sekretariat BPBD yang dipimpin oleh Sekda, tapi sehari-hari dipegang oleh seorang pelaksana harian (Kalakhar). Di Kabupaten Boyolali, Prov. Jawa Tengah dengan cara memasukkn fungsi-fungsi PB ke dalam lembaga yang ada seperti Kesbanglinmas, yaitu dengan membentuk Badan Kesbangpollinmas. Di Boyolali, fungsi PB masuk ke dalam sub bidang Linmas; sedangkan di Kab. Gunungkidul, Prov. DIY, fungsi PB menjadi bidang tersendiri pada Badan Kesbangpollinmas.
Ini solusi lokal utk mengatasi masalah nasional. Dan uniknya hal tersebut dikerjakan sebelum Pedoman Pembentukan BPBD selesai diluncurkan.
Utk menjadi bahan kajian bersama, saya kirimkan links unduh Draf Pedoman Pembentukan PBPBD yg disusun oleh BNPB:
http://bencana. net/rancangan- peraturan. html
(file di bagian paling bawah, pilih file dan klik kanan - klik "Save Link As" bila pakai browser Mozilla).
Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada seorang kawan yang ingin tetap anonim yang telah berbaik hati mengirim file draf tersebut di atas. Semoga kebaikan hatinya itu dapt berguna bagi kepentingan PB di Indonesia yg lebih baik.
Semoga berguna.
salam,
Djuni Pristiyanto
Label:
Topik
