Oleh: Dr Eng Rahman Hidayat

TIM peneliti Geologi UGM melaporkan, daerah sepanjang Kecamatan Bambanglipuro dan Pleret Kabupaten Bantul dinyatakan sebagai daerah lintasan patahan kerak bumi sehingga rawan gempa bumi. Tentu cukup bijaksana apa yang disampaikan tim peneliti dan temuannya tersebut. Ada dua pilihan yang disodorkan. Pilihan pertama yaitu relokasi atau meninggalkan daerah tersebut. Pilihan lainnya adalah tetap tinggal di tempat dengan syarat mengakrabkan diri atau bersahabat dengan alam (KR, 24/2/07). Respons masyarakat Bantul, khususnya warga Bambanglipuro dan Pleret, yang daerahnya dinyatakan sebagai ‘zona merah’, cenderung pada pilihan kedua. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan, warga enggan meninggalkan tanahnya. Suatu pilihan yang harus kita hargai, namun juga perlu kita sikapi secara hati-hati, seksama dan bijaksana. Hati-hati, karena apa pun hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menghabiskan biaya serta tenaga besar akan menjadi sia-sia bahkan kontraproduktif. Apabila dalam penyampaiannya belum menyatu dengan bahasa rakyat atau bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat kebanyakan.
Mumpung masih hangat dengan suasana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-gempa 27 Mei 2006, hasil temuan tadi seharusnya lebih membumi dan lebih sederhana untuk disosialisasikan. Karena tidak terlalu sulit untuk memberikan contoh-contoh yang terkait dengan temuan tadi. Misalnya, di lapangan perlu ada marking yang ditunjukkan dengan bahasa awam bahwa titik atau lokasi tertentu di daerah tersebut merupakan jalur patahan. Karena tidak keseluruhan wilayah di 2 kecamatan tadi memiliki tingkat kerentanan yang sama terhadap bahaya gempa
bumi. Atau setidaknya dalam proses rekonstruksi dan perizinan pembangunan kembali rumah/infrastruktur pada jalur lintasan ini benar-benar memperhatikan kode bangunan (building code) sebagaimana yang disyaratkan. Lebih jauh lagi, seharusnya akses untuk mendapatkan informasi mengenai hal ini mudah bagi siapa saja termasuk masyarakat bawah sekalipun.
Dari sudut pandang kebencanaan khususnya bencana alam, secara umum wilayah DIY tidak hanya diancam gempa bumi. Wilayah ini termasuk multi-potensi bencana alam yaitu: gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, badai, dan tsunami. Selama dua dekade terakhir, setidaknya secara silih berganti bencana-bencana tadi datang menerpa wilayah DIY. Dari wilayah utara bencana datang akibat dari letusan Gunung Merapi (di samping bahaya lahar panas juga bisa membangkitkan gempa vulkanis yang merusak). Pernah banjir akibat luapan Sungai Gajah Wong dan Sungai Code yang melintasi Kota Yogyakarta. Gempa bumi yang meluluhlantakkan sebagian wilayah DIY, khususnya Bantul tahun 2006 lalu masih hangat dalam ingatan. Bencana tanah longsor dapat terjadi pada beberapa spot area pada musim hujan. Yang terakhir angin puting beliung atau lesus yang terjadi minggu lalu. Ditambah lagi bencana badai yang datang secara periodik setiap tahun di wilayah pesisir selatan Yogyakarta, serta tsunami yang melanda wilayah selatan DIY yang disebabkan gempa dasar Laut Selatan Ciamis 17 Juli 2006 lalu.
Khusus yang terakhir, tsunami, PPGL (Pusat Pengembangan Geologi Kelautan) memasukkan wilayah selatan Yogya ke dalam kategori risiko tsunami sedang. Tingkatan risiko ini merujuk pada pantai-pantai yang pernah mengalami hantaman tsunami yang merusak dengan ketinggian gelombang antara 2 sampai 6 m, letak episenter agak jauh dari pantai, dan dengan ciri yang memiliki morfologi pantai memajang tanpa lekukan (teluk). Hampir semua pantai di DIY rawan terhadap tsunami, kecuali wilayah dengan morfologi bertebing terjal. Setidaknya ada 5 kejadian tsunami yang tercatat pernah melanda Pantai Selatan antara Cilacap hingga Pacitan antara tahun 1840 hingga 2006. Seyogyanya ada upaya nyata dari semua (stakeholders) untuk memasyarakatkan hasil temuan-temuan riset ini agar tidak kehilangan momentum. Kenapa perlu disosialisasikan secara terus menerus, tidak berhenti sebatas peringatan atau warning?
Sudah diketahui bersama, secara umum masyarakat kita suka menggampangkan persoalan dan juga termasuk lemah ingatan akan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di samping itu masyarakat kita termasuk miskin catatan detail suatu kejadian dan boleh dikatakan abai terhadap pelajaran masa lampau. Dikhawatirkan, tanpa upaya yang serius, masyarakat akan mengatakan gempa paling-paling akan datang setengah abad lagi. Ben sesuk wae le mikir. Padahal potensi ancaman boleh datang setiap saat.
Pola pikir ini berbahaya dan setidaknya dijumpai penulis ketika terlibat dalam program penataan wilayah Aceh pasca tsunami, khususnya wilayah Pantai Barat Aceh di Meulaboh. Baru kira-kira 1,5 tahun dari kejadian, di wilayah pesisir yang termasuk paling parah dihantam tsunami 26 Desember 2004, masyarakat sudah kembali membangun rumah-rumah pada zona kurang dari 100 meter dari garis pantai. Padahal dalam cetak biru yang diatur oleh pemerintah yang sudah melalui pengkajian mendalam dan melibatkan banyak pihak yang kompeten, daerah tersebut merupakan zona penyangga (buffer zone) terhadap bahaya tsunami dan tidak diizinkan adanya bangunan pemukiman. Siapa yang salah dalam hal ini? Tidak sepenuhnya warga masyarakat bisa dipersalahkan karena sebagian rumah tersebut juga ternyata dibangun atas biaya pemerintah dan LSM. Yang penting adalah, upaya sosialisasi, pemahaman dan penanaman nilai akan upaya mitigasi bencana alam harus terus dilakukan, bukan hanya sesaat setelah kejadian.
Makna apa yang dapat kita tarik dari bencana alam yang selalu hadir di tengah-tengah kita ini dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dan kita wariskan kepada generasi yang akan datang agar tetap survive di daerah memang wilayah rawan bencana alam?
Kita sepakat, satu-satunya jalan mensyukuri dan ‘menikmati’ alam yang sudah given ini adalah mengakrabi kondisi alam. Akrab atau bersahabat dengan alam misalnya, sejauh mana kita memahami hubungan antara fenomena banjir atau tsunami dengan perencanaan rumah kita? Seyogyanya kita yang bertempat tinggal di daerah rawan tsunami atau rawan banjir, misalnya yang menempati daerah hilir sungai atau dekat/di bantaran sungai lebih memilih konstruksi rumah panggung ketimbang model konvensional rumah satu lantai. Rumah panggung (dengan bagian bawah kosong yang memungkinkan air lewat) merupakan salah satu solusi sederhana dalam upaya mitigasi bencana yang diakibatkan oleh air (banjir dan tsunami).
Dalam konteks mengakrabkan diri inilah maka hasil temuan ini seyogyanya tidak hanya menjadi dokumen terserak yang hanya menumpuk di rak-rak atau laboratorium lembaga penelitian. Harus ada tindak lanjut dan kepada pihak yang lebih berwenang (Pemda atau DPRD?) mau memanfaatkan hasil-hasil kajian ini. Caranya bisa dengan menjadikan hasil-hasil temuan/riset ini untuk diolah menjadi muatan lokal yang diajarkan di sekolah-sekolah bahkan sejak prasekolah. Saya yakin kalangan akademisi (tidak hanya di UGM tentunya) ataupun peneliti akan dengan senang hati memberikan kontribusinya tentang hal ini apabila diperlukan, baik diminta ataupun tidak.
Memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena alam kepada setiap insan sejak dini merupakan upaya mitigasi bencana alam yang murah meriah dan juga ikut mencerdaskan masyarakat yang lebih terdidik dan beradab sebagai ciri khas warga Yogyakarta, dengan tentunya tidak akan mewariskan mitos-mitos yang cenderung menyesatkan kepada generasi penerusnya. Mengajarkan muatan lokal tentang kondisi nyata alam di sekitar (bumi yang dipijak, udara yang dihirup, serta langit yang dijunjung) dengan segala potensi yang dimilikinya jauh lebih bermakna. (Penulis adalah PNS di BPPT, Co-founder dan Peneliti pada Tsunami Research Foundation-Indonesia serta Coastal Disaster Research Institute)-a

***

Sumber :

http://indocentris.com/web/index.php?id=273.

Diakses selasa, 16 September 2008

Oleh: M. Yamin Mile,
Instansi: Balai Penelitian Kehutanan Ciamis

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang secara harfiah mempunyai arti gelombang di pelabuhan, terjadi karena gangguan implusif pada air laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba oleh adanya tumbukan lempeng bumi yang bergerak. Bencana tsunami sudah sering terjadi di berbagai belahan bumi termasuk Indonesia. Menurut Sudarmono (2006), dari tahun 1900 sampai 1996 telah terjadi 17 bencana tsunami di Indonesia. Peristiwa tsunami di Banda Aceh tahun 2004 yang juga di alami di negara Asia lainnya merupakan peristiwa yang sangat dahsyat dengan jumlah korban terbesar dalam sejarah tsunami.

Pantai Selatan Jawa merupakan daerah yang cukup rawan terhadap gempa dan tsunami. Hal ini disebabkan karena pantai selatan tersebut berhadapan dengan lautan Hindia yang secara geologis merupakan pertemuan antara dua lempeng raksasa yakni Indo-Australia dan Euro-Asia yang selalu bergerak (Anonimous, 2006). Gempa bumi yang berkekuatan 6.8 pada skala richter yang terjadi di Pantai Selatan Jawa pada tanggal 17 Juli 2006, telah menyebabkan gelombang tsunami yang menghantam daerah-daerah di sepanjang pesisir pantai antara lain di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya dan Cilacap. Bencana ini menelan korban sejumlah 658 orang meninggal, 83 orang hilang dan sejumlah 20.450 orang mengungsi (METRO TV/27 Juli 2006). Selain itu gelombang tsunami mengakibatkan rusaknya ribuan bangunan dan perahu nelayan, serta ekosistem pantai. Daerah yang mengalami kerusakan paling parah adalah Kabupaten Ciamis, terutama di lokasi wisata Pangandaran, Kecamatan Parigi dan Kecamatan Cijulang (Soehaimi, A. 2006)

Peristiwa bencana alam tsunami di pantai selatan Ciamis terlihat bahwa vegetasi pohon yang tumbuh di wilayah tersebut sedikit mengalami kerusakan. Ini membuktikan bahwa pohon yang bediri kokoh relatif tahan terhadap gelombang pasang. Hal ini terlihat pada barisan pohon yang berada di pantai pasir putih yang terletak dikawasan obyek wisata Pangandaran. Tegakan pohon tersebut berdasarkan pengamatan langsung di lapangan terdiri dari campuran pohon waru laut (Hibiscus tiliaceus), borogondolo ( Hernandia feltata), ketapang (Terminalia catappa ), nyamplung (Callophylum inophylum), keben (Baringtonia sp), pandan wong (Pandanus sp) dan sebagainya. Areal yang terlindungi oleh tegakan pohon tersebut, kerusakannya jauh lebih kecil dibanding dengan daerah pesisir sekitarnya yang terbuka tanpa vegetasi. Pada daerah yang terbuka tanpa vegetasi seperti kawasan pantai Cikembulan, Parigi dan Cimerak, kerusakan fisik dan korban jiwa manusia lebih banyak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penanaman pohon sebagai jalur hijau disepanjang sempadan pantai merupakan suatu kebutuhan sebagai upaya perlindungan kawasan dan pengendalian daya rusak air pasang. Disamping itu jalur hijau berperan dalam rangka penataan lingkungan dan pengembangan potensi ekonomi di wilayah pantai (Perda Propinsi Jawa Barat No.8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.).

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menetapkan untuk mengadakan penataan kawasan pantai selatan dan membangun jalur hijau yang dapat memberikan fungsi perlindungan, ekologi dan ekonomi. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara terencana dan terkendali yang didahului dengan pembuatan desain disesuaikan dengan kondisi lapangan ( Pemerintah Kabupaten Ciamis, 2006). Mengingat kegiatan pembangunan jalur hijau yang telah berhasil dilakukan ditempat lain belum banyak terdokumentasi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menyerahkan pembuatan desain dan uji coba lapangan kepada Balai Penelitian Kehutanan Ciamis.

***

Sumber :

http://www.biotifor.or.id/index.php?action=publikasi.detail&id_akt=31

diakses Selasa, 16 September 2008

GEMPA PANGANDARAN 17 JULI 2006

Pada tanggal 17 juli 2006 telah terjadi gempa di sebelah selatan pantai Pangandaran. Pusat Gempa Nasional Badan Meteorologi dan Geofisika atau PGN BMG menyatakan gempa bumi yang terjadi di kawasan pantai Pangandaran tersebut terjadi pada pukul 15.19 berkekuatan 6,8 Skala Richter (SR), dengan pusat gempa tektonik pada kedalaman kurang dari 30 km di titik 9,4 Lintang Selatan, dan 107,2 Bujur Timur. Pusat gempa tepatnya berada di sebelah selatan Pameungpeuk dengan jarak sekitar 150 km, dan merupakan zona pertemuan dua lempeng benua Indo-Australia dan Eurasia pada kedalaman kurang dari 30 km.

Gempa bumi yang terjadi tersebut juga menyebabkan terjadinya gelombang tsunami yang menerjang pantai selatan Jawa Barat seperti Cilauteureun, Kab. Garut, Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Pangandaran, Kab. Ciamis, pantai selatan Cianjur dan Sukabumi. Bahkan, gelombang tsunami juga menerjang Pantai Cilacap dan Kebumen, Jawa Tengah, serta pantai selatan Kab. Bantul, Yogyakarta. Gempa yang diiringi tsunami ini telah menelan korban jiwa hingga mencapai ratusan orang dan ratusan lainnya mengalami cedera, dan puluhan jiwa dinyatakan hilang. Ratusan rumah mulai dari sepanjang pantai Krapyak, Kalipucang, Parigi, Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, hancur. Demikian pula, hotel-hotel di sepanjang objek wisata pantai barat Pangandaran.

Getaran gempa tidak begitu terasa oleh masyarakat sepanjang pantai. Namun, kepanikan terjadi ketika muncul gelombang pasang. Akibat air pasang ini, kurang lebih 500 meter dari bibir pantai Pangandaran terendam hingga ketinggian sekitar lima meter. Getaran gempa cukup dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalam rumah di sekitar pantai selatan Jawa Barat sampai Jawa Tengah. Sementara itu menurut catatan dilaporkan di beberapa kota di Jawa Barat, di gedung berlantai tinggi, gempa cukup terasa.

—————————————————————————————————————————————————

Sejarah Kegempaan di sekitar Pantai Selatan Jawa

Bila melihat sejarah, menurut Dani Hilman (Geotek LIPI), zona subduksi Jawa memiliki potensi magnitude kegempaan lebih rendah dibandingkan dengan zona subduksi Sumatera yang rata-rata di atas 8 skala Richter (SR). Sedangkan waktu terjadinya gempa pun di Jawa lebih kecil dibandingkan Sumatera.”Selain itu lempeng Jawa pun sudah tua, berusia di atas 150 juta tahun. Gerakan tektoniknya pun berat sehingga tidak terlalu menekan ke arah Pulau Jawa.

Sejarah gempa di Pulau Jawa yang dimiliki LIPI tidak begitu banyak, hanya untuk rentang waktu 1840-2000. Pada 20 Oktober 1859 terjadi gempa di Pacitan dengan perkiraan di atas 7 SR. Sedangkan 10 Juni 1867 terjadi gempa di Yogyakarta yang menewaskan 500 orang lebih. Pusat gempa diperkirakan sama dengan gempa yang terjadi di Yogyakarta, Mei 2006 lalu, namun magnitude pada 1867 lebih besar dengan perkiraan 8 SR dibandingkan pada 2006 yang hanya 6,3 SR. Sementara itu pada 11 September 1921 terjadi gempa yang pusatnya berdekatan dengan pusat gempa di Pangandaran pada bulan juli 2006.

Menurut Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Dr Heri Harjono, sejarah kegempaan yang menimbulkan tsunami di Selatan Jawa tidak “terekam” secara alami, seperti halnya di pantai barat Sumatera. Periode naik dan turunnya permukaan pesisir pantai barat Sumatera dalam periode ratusan tahun terekam pada terumbu karang yang hidup disana. Ketika gempa akibat sesar naik maka pesisir pantai akan naik, yang menyebabkan terumbu karang yang naik ke permukaan akan mati. Namun ketika pesisir itu tenggelam karena proses geologis turun, maka terumbu karang tersebut akan tumbuh kembali. Dengan mengetahui sejarah terjadinya gempa besar yang disertai tsunami berdasarkan catatan itu, penduduk paling tidak dapat mengantisipasi periode pengulangan, dan berwaspada pada bahaya itu.

Sedangkan di pesisir selatan Jawa tidak ditemukan koloni terumbu karang. Di sekitar daerah ini memiliki topografi yang berbeda, tidak ditemukan jajaran kepulauan dan perairan yang dangkal diantaranya. Padahal perairan dangkal memungkinkan tumbuhnya terumbu karang. Sejarah kegempaan dan tsunami di Jawa pernah dilaporkan Fisher, peneliti dari Belanda pada tahun 1920an. Laporannya antara lain menyebutkan daerah Pacitan pernah dilanda tsunami.

Dengan melihat fakta informasi yang minim mengenai kegempaan dan tsunami yang terjadi disekitar pantai selatan Jawa, maka wajar saja apabila kita tidak dapat menduga dengan baik potensi gempa yang diiringi tsunami di daerah ini, dan bahkan muncul kontradiksi yang menyatakan pantai selatan Jawa aman dari tsunami, atau adanya pernyataan yang mengungkapkan kecilnya peluang untuk terjadi gempa yang diiringi tsunami di daerah ini.

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih pasti, maka sudah seharusnya penelitian yang lebih intensif dilakukan di sekitar pantai selatan Jawa, untuk melihat karakteristik potensi kegempaan dan tsunami di daerah ini. Salah satu kajian yang menarik setelah terjadinya gempa pangandaran 17 juli 2006 yaitu dengan melakukan penelitian mekanisme gempa yang terjadi di tahun 2006 tersebut dengan menerapkan berbagai metode dan teknologi yang ada.

—————————————————————————————————————————————————

STUDI MEKANISME GEMPA PANGANDARAN 2006 SECARA GEODETIK

Sebagai upaya pembelajaran bagaimana dapat memahami lebih karakteristik kegempaan dan tsunami di sekitar Pantai Selatan Jawa, untuk selanjutnya dijadikan bahan bagi langkah penanganan potensi gempa di masa yang datang khususnya di wilayah Pantai selatan Pangandaran dan sekitarnya, dan umumnya di deretan pantai selatan Jawa, maka salah satunya perlu untuk dilakukan penelitian mekanisme gempa bumi dan tsunami Pangandaran yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2006, meski gempanya sudah terjadi.

Untuk melihat mekanisme dari gempa bumi dan tsunami di pangandaran tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan teknologi geodetik seperti Global Positioning System (GPS), untuk melihat deformasi yang mengiringi tahapan mekanisme terjadinya Gempa Bumi (coseismic dan postseismic). Studi mengenai tahapan coseismic dan postseismic gempa ini akan sangat berguna dalam melakukan evaluasi nilai potensi energi pasca Bencana Alam gempa bumi, untuk dijadikan input upaya mitigasi dimasa datang.

Selain pengukuran dengan GPS, pengukuran tinggi tsunami berdasarkan bukti-bukti fisik di lapangan juga penting untuk dilakukan untuk memodelkan energi gempa yang menyebabkan tsunami dengan lebih baik lagi. Sementara itu tak kalah pentingnya mendapatkan informasi bagaimana penduduk merasakan gempa, getaran seperti apa yang dirasakan, yang akan menjadi salah satu faktor penting untuk memahami karakteristik gempa yang terjadi.

Upaya nyata penelitian pasca gempa di pangandaran 2006 dilakukan oleh KK Geodesi ITB bekerjasama dengan Tokyo University, Nagoya Univerisity, dan BPPT. Pekerjaan survai lapangan dilakukan selama kurang lebih 10 hari dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

1) Pengamatan GPS di titik BPN dan titik lainnya untuk melihat coseismic dan postseismic
2) Mengukur ketinggian tsunami berdasarkan bukti fisik di lapangan
3) Melakukan wawancara dengan penduduk tentang bagaimana mereka merasakan gempa

Di bawah ini adalah gambar dokumentasi dari pemasangan alat GPS di titik-titik BPN dan titik-titik lainnya yang dipilih untuk melihat melihat efek deformasi coseismik dan postseismic akibat dari gempa yang terjadi di Pangandaran 2006

Sementara itu gambar di bawah ini menunjukkan dokumentasi kegiatan pengukuran ketinggian tsunami berdasarkan data-data fisik di lapangan, dan kegiatan wawancara dengan penduduk tentang bagaimana mereka merasakan gempa pada tanggal 17 juli 2006 yang berujung pada terjadinya tsunami.

—————————————————————————————————————————————————

PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dari hasil pengolahan data GPS Pangandaran 2006 menggunakan sofware bernese 4.2 memperlihatkan deformasi coseismic yang cukup kecil besarnya sekitar 2 sentimeter, dengan pola arah menuju ke pusat gempa di selatan Pantai Pangandaran. Pola deformasi menunjukkan mekanisme gempa yang biasa terjadi di zona subduksi. Namun demikian, nilai deformasi yang kecil cukup menarik untuk di kaji lebih lanjut, mengingat gempa ternyata di barengi dengan tsunami.

Untuk mendapatkan deformasi postseismic terlebih dahulu harus dilakukan pengukuran kembali satu atau dua tahun ke depan setelah gempa. Informasi postseismik akan berguna dalam mengkaji mekanisme release energy gempa, dan evaluasi pada potensi kegempaan untuk masa yang akan datang.

Hasil pengolahan data ketinggian tsunami berdasarkan bukti fisik di lapangan dari sampel yang diambil mulai dari pantai Pameungpeuk, Cipatujah, Sindangkerta, Pangandaran, Kali Peucang, hingga pantai Cilacap, yang diolah oleh Tokyo University (Kato et. Al, 2006), menunjukan ketinggian tsunami ternyata lebih besar nilainya dibandingkan dengan data hasil pemodelan sementara dari data inversi seismisitas. Bahkan di beberapa tempat tertentu tinggi tsunami ada yang mencapai 6 meter lebih.

Hasil wawancara dengan penduduk tentang getaran gempa yang dirasakan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sebagian dari mereka ketika ada di luar rumah dan sekitar pantai hampir tidak merasakan adanya getaran gempa. Orang-orang di sekitar pantai selatan yang berada di dalam rumah rata-rata merasakan adanya getaran gempa. Kemudian informasi penting yaitu jenis getaran yang lambat (slow shaking) dirasakan oleh mereka.

Dari hasil pengolahan data penelitian di atas, terlihat bahwa kejadian gempa di Pangandaran 2006 yang disertai tsunami memberikan mekanisme deformasi coseismic yang kecil (~2cm), kemudian catatan tinggi tsunami yang lebih besar dari pemodelan data seismisitas, dan terakhir gempa tidak terasa cukup kuat dan sifat gempa yang dirasakan berupa getaran lambat (slow shaking). Data-data ini selanjutnya akan digunakan untuk membuat model coseismic slip dan model tsunami. Kesimpulan sementara yang dapat menerangkan gempa diikuti tsunami yang terjadi 17 juli 2006 berdasarkan data-data penelitian di atas yaitu kemungkinan tipe gempa-ya adalah slow earthquake atau tsunami earthquake…

—————————————————————————————————————————————————

Slow Earthquake -Tsunami Earthquake?

Ketika kita menyatakan bahwa gempa dengan kekuatan lebih dari 6 skala richter yang terjadi di laut berpotensi menimbulkan tsunami, itu hanyalah baru sebagai hipotesa awal. Untuk mengetahui secara lebih baik lagi mekanisme gempa yang berpotensi kita harus banyak melakukan penelitian. Dari hasil penelitian yang ada sekarang ini muncul istilah tsunami earthquake atau slow earthquake.

Tsunami earthquake mengambil istilah dari earthquake atau gempa yang menimbulkan tsunami, sementara slow earthquake mengambil istilah dari sifat karakteristik getaran gempa yang lambat (slow shaking) yang dapat menimbulkan tsunami. Secara definisi detail bahwa yang dimaksud tsunami earthquake atau slow earthquake yaitu gempa yang cukup kuat (> 6 skala richter) dengan sifat getaran yang lambat (slow shaking) dan terjadi di laut, kemudian menimbulkan tsunami.

Sifat slow shaking ini yang memberikan respon terhadap dinamika air yang lebih besar dari pada fast shaking (getaran yang cepat). Respon besar inilah yang dapat membangkitkan gelombang tsunami. Getaran yang lambat ini salah satunya dapat disebabkan oleh tebalnya sedimen di sekitar pusat gempa di laut yang memberikan efek lubrikasi ketika gempa terjadi. Sifat getaran yang lambat ini dapat dicirikan dari rekaman long wavelength seismograf, orang merasakan getaran/goyangan yang lamban, dan perbedaan ketinggian model tsunami dengan data fisis di lapangan.

Gempa yang terjadi di Nikaragua tahun 1992 merupakan contoh slow earthquake - tsunami earthquake, dimana gempa pada waktu itu menimbulkan tsunami, dan rekaman gelombang seismik memperlihatkan gelombang long wavelength. Gempa yang terjadi di Pangandaran tahun 2006 mungkin merupakan contoh lain dari slow earthquake -tsunami earthquake apabila melihat data-data yang ada. Untuk memastikannya maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

sumber :
http://geodesy.gd.itb.ac.id/?page_id=81
diakses Selasa, १६ September 2008

KAWASAN OBJEK WISATA PANGANDARAN PASCA GEMPA DAN TSUNAMI 17 JULI 2006

S. Bekti Istiyanto

ABSTRACT

Pangandaran as one of a part important economic growth area in West Java after earthquake and tsunami should be recovered soon with tourism activities. Government should to arrange economic recovery program to return all potential in this area. This program has conditions to return Pangandaran area to be better condition after disaster : Integrated recovery economic program, public participation, government support and tourism marketing communication.

Key words : economic recovery program, tourism, marketing communication

PENDAHULUAN

Bagi Indonesia, pariwisata telah menjadi sektor strategis dalam memperkuat perekonomian negara maupun sebagai elemen pemerataan pembangunan dari aspek kewilayahan. Kontribusi dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa pariwisata ini merupakan sektor penghasil utama devisa negara nonmigas. Peran dan kontribusi signifikan tersebut telah semakin mengukuhkan pariwisata sebagai sektor strategis yang memiliki potensi dan peluang sangat besar untuk dikembangkan dan berperan menjadi lokomotif bagi upaya pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta revitalisasi perekonomian Indonesia.

Salah satu kawasan pariwisata andalan Propinsi Jawa Barat yang memiliki prioritas untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Ciamis adalah objek wisata Pangandaran. Terbukti dengan jumlah kunjungan rata-rata pertahun sekitar 1,5 juta kunjungan wisatawan nusantara dan sekitar 10 ribuan wisatawan mancanegara (http://www.mediacenter.or.id). Program pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis termasuk salah satu program pembangunan daerah dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, mewujudkan azas pemerataan dalam pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan kesempatan berusaha dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2006 mengakibatkan berbagai permasalahan di kawasan ini. Pantai Pangandaran merupakan kawasan yang paling parah diterjang gelombang tsunami. Sejumlah sarana dan prasarana penunjang pariwisata di daerah tersebut luluh lantak ditelan ganasnya gelombang ini. Tidak hanya masalah pembangunan fisik, akan tetapi menyangkut seluruh ekosistem yang ada di sana, baik keadaan alam maupun sosial yang sangat memprihatinkan. Data yang diperoleh dari posko bencana Pangandaran, bencana gempa dan tsunami tersebut ditaksir menimbulkan kerugian material masyarakat Kabupaten Ciamis, kurang lebih mencapai Rp 500 miliar. Dengan adanya bencana gempa dan tsunami yang terjadi di wilayah Ciamis selatan ini secara otomatis mempengaruhi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis yang merupakan modal dasar bagi penyelenggaraan pembangunan, apalagi pada era otonomi daerah seperti sekarang ini. Hancurnya potensi pariwisata yang ada di Pangandaran ini secara otomatis juga menghancurkan potensi bidang yang lainnya di Pantai Pangandaran, seperti; perdagangan, perhotelan, dan kegiatan industri lainnya.

Dari pemaparan di atas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan penelitian yaitu: “Bagaimana Ketepatan Komunikasi Pemasaran Dalam Economic Recovery Program Masyarakat Kawasan Objek Wisata Pangandaran Pasca Gempa dan Tsunami 17 Juli 2006 dilakukan”.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menggambarkan perbaikan ekonomi masyarakat kawasan objek wisata Pangandaran pasca gempa dan tsunami 17 Juli 2006 untuk memulihkan/membangun kembali aktivitas perekonomian masyarakat melalui strategi komunikasi pemasaran pariwisata yang tepat di kawasan objek wisata pangandaran (pembangunan regional kepariwisataan).

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang strategi pariwisata melalui operasionalisasi konsep komunikasi pemasaran dan komunikasi pembangunan mengenai revitalisasi suatu kawasan (pembangunan/pemulihan kembali suatu kawasan yang mengalami degradasi), khususnya mengenai revitalisasi suatu kawasan wisata (revitalisasi pariwisata).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melakukan revitalisasi suatu kawasan, khususnya revitalisasi kawasan wisata (revitalisasi pariwisata). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga yang merupakan Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) yang menangani revitalisasi kawasan Pangandaran secara langsung.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi Pembangunan

Konsep komunikasi pembangunan menurut Nasution (2004) dapat dilihat dalam arti yang luas dan terbatas. Dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Sedang dalam arti yang sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi.

Bencana gempa dan tsunami yang merusak beberapa wilayah di pantai selatan Jawa baru-baru ini, semakin menyadarkan pentingnya menjaga wilayah pantai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 antara lain menyebutkan kewenangan daerah di wilayah laut bahwa dalam sudut pandang lingkungan, kewenangan kabupaten dalam pengelolaan wilayah laut tak sebatas wilayah dengan lebar 4 mil saja, namun juga termasuk wilayah pesisir karena wilayah ini merupakan wilayah dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. Di kawasan pesisir tekanan terus terjadi, terutama akibat pertumbuhan jumlah penduduk, pembudidayaan pantai yang dapat menimbulkan limbah, perkapalan, wisata, serta berbagai pembukaan lahan-lahan baru yang membabat berbagai biota laut dan pesisir. Dapat diamati bahwa perubahan tata guna lahan di wilayah pantai untuk keperluan ekonomi dan pariwisata seperti di Pangandaran, Pelabuhan Ratu, dan pantai lainnya, sangat pesat. Fakta ini menunjukkan kegiatan di wilayah pantai merupakan kegiatan yang multi kompleks sehingga pemerintah kabupaten harus dapat memahami dan merencanakannya dengan baik.

Partisipasi dan Pembinaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata

Partisipasi dapat diartikan sebagai ambil bagian, ikut, atau turut. Istilah ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar (Marbun, 2002:407). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu project pembangunan.

Ada beberapa alasan yang mendasari partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas zone (kawasan ) penerimaan proyek pembangunan.
6. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
7. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri (Moeljarto, 1987:48-49).

Dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan perlu dilakukan juga pembinaan terhadap masyarakat pesisir. Pembinaan masyarakat pesisir bertujuan memberi perlindungan sosial dan memulihkan sumber daya sehingga masyarakat pesisir memiliki pilihan leluasa untuk meningkatkan produktivitasnya. Kegiatannya bersifat meluas meliputi kegiatan-kegiatan pembinaan sumber daya alam, penguasaan teknologi dan informasi, dan peningkatan produksi. Meskipun demikian, kebijakan ditekankan pada pendekatan swadaya yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dengan intensif dari pemerintah ataupun komponen masyarakat sendiri. Dengan demikian, kata kunci kebijakan terletak pada keberpihakan karena tidak mungkin mengajak mereka berkompetisi dalam lapangan ekonomi. Melalui pembinaan intensif masyarakt pesisir secara bertahap akan menjadi mandiri, berpendapatan meningkat, dan terbebas dari kemiskinan (Nugroho dan Dahuri, 2004: 290).

METODE PENELITIAN

Penelitian terfokus pada pemulihan ekonomi masyarakat kawasan objek wisata Pangandaran pasca gempa dan tsunami 17 Juli 2006. Penelitian ini telah dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) termasuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Ciamis Selatan, yang merupakan lembaga pengelola pariwisata Pangandaran di bawah dinas tersebut, Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda), serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis, dan masyarakat kawasan objek wisata Pangandaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari informan yang mewakili keseluruhan sumber data. Seperti yang diungkapkan Bogdan Taylor (dalam Moleong 2000:3) metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik dan menyeluruh. Melihat metode penelitian yang deskriptif kualitatif, maka teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data digunakan wawancara mendalam (Indepth Interview), pengamatan (Observasi) dan dokumentasi .

Dalam menguji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data-data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2000:178). Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Economic Recovery Kawasan Wisata Pangandaran Pasca Gempa dan Tsunami 17 Juli 2006

Pembangunan Pangandaran pasca bencana pertengahan bulan Juli 2006 lalu, hanyalah sebatas moment yang tepat saja. Jika tidak ada bencana, mungkin pembangunan di wilayah ini hanya bersifat monoton dan pemerintah cenderung acuh tak acuh dalam memperhatikan kawasan ini, padahal kawasan ini adalah kawasan potensial yang banyak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat. Pangandaran mampu memberikan sumbangan rata-rata di atas Rp 2 milyar per tahun. Bahkan pada tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Ciamis memperoleh sekitar Rp 2,3 miliar atau 71,875 persen dari total retribusi yang diperoleh oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dari seluruh objek wisata yang ada di Ciamis yang besarnya Rp 3,2 miliar. Jika seluruh retribusi dan pajak digabungkan, kontribusi yang diberikan Pangandaran ke Pemkab Ciamis mencapai sekitar Rp 4,5 miliar per tahun, atau 23,7 persen dari seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ciamis yang pada tahun 2003 ditargetkan mendapat Rp 19 miliar.

Dalam pelaksanaan revitalisasi di Pangandaran ini tidak hanya dilakukan oleh satu institusi, akan tetapi lintas sektoral. Ada sekitar delapan institusi yang menangani kawasan Pangandaran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs.H.M.Soekiman, Ketua Bidang Bina Program, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis:

” Ini bukan tanggung jawab satu SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), karena berbagai fasilitas, maka perlu keterpaduan program antara semua dinas instansi terkait, tapi harus ada koordinasi lintas sektoral”

Ditambahkan oleh Bapak Tino Amriyanto LS, ST, M.Si dari Kimprasda:

” ...koordinasinya adalah lintas dinas sektoral. Untuk rencana dipegang oleh Bappeda, pelaksanaan pembangunan fisik dipegang oleh Kimprasda, pengelolaan wisata oleh Disbudpar, energi dipegang oleh Distamben....Tidak bisa dipegang oleh satu institusi”

Pembangunan pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di kawasan Pangandaran dan sekitarnya dilakukan secara efektif dan terarah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam pelaksanaannya secara global dilakukan secara bertahap dalam empat fase, yaitu fase response atau penyelamatan, fase revitalisasi atau pemulihan kembali, fase recontruction atau rehabilitasi, dan fase development atau pembangunan. Semua fase tersebut diperkirakan akan memerlukan biaya sebesar Rp.387.339.976.000,00.

Untuk mengembalikan image atau citra Pangandaran sebagai tempat wisata yang indah, serta menumbuhkan rasa aman bagi para wisatawan dan para pelaku wisata lainnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan melakukan berbagai kegiatan seperti promosi melalui booklet, poster, vcd, dan berbagai media massa lainnya, pameran, dan expose. Disbudpar juga melakukan road show ke beberapa kota, yang dianggap sebagai daerah kantung – kantung wisata, diantaranya yang sudah dilakukan yaitu ke Yogyakarta untuk melakukan pembicaraan dengan beberapa kalangan (stakeholder) yang biasa membawa turis ke Pangandaran. Stakeholder tersebut diantaranya adalah Asosiasi Travel Seluruh Indonesia (Asita), PHRI (Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia), para guide, biro wisata, dan organisasi kepariwisataan lainnya. Daerah kantung yang akan dikunjungi adalah Medan, Bali, Jogjakarta, Bandung, Depok, Batam dan daerah kantung lainnya.

Drs H.M. Soekiman menjelaskan kepada peneliti:

” Untuk mengembalikan image/citra Pangandaran telah dilakukan berbagai kegiatan seperti promosi dan pameran-pameran, melalui booklet, poster, dan media lainnya. Kita juga ada road show, seperti yang sudah dilakukan, ke jogja, tuk membicarakan dengan beberapa kalangan yang biasa membawa turis ke Pangandaran, seperti Asita, guide, dan organisasi kepariwisataan lainnya”.

Ditegaskan oleh Bapak Rahman, SE, Kepala Seksi Promosi dan Daya Tarik Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Ciamis:

” Kita melakukan road show, pameran, promosi melaui media, vcd, booklet, untuk menarik kembali wisatawan. Rencana kita akan ke Medan, Bali, Jogja, Bandung, Depok dan daerah kantung yang lain. Melakukan expose, door to door, eye catchernya tsunami, kita berupaya, mencari wisatawan pasca gempa dan tsunami ini. Menjelaskan kepada mereka bahwa Pangandaran aman, dan masih tetap indah untuk dikunjungi. Paling tidak orang masuk ke Pangandaran. Kita juga menjalin hubungan dengan para stakeholder ya, diantaranya PHRI, Asita, biro-biro wisata Dana berasal dari dana penanggulangan tsunami”.

Selain event pertunjukkan yang sifatnya live instrumental, pemerintah juga mengadakan pameran-pameran. Diantaranya adalah Pangandaran Expo 2006, yang dilaksanakan pada tanggal 1-4 Desember 2006. Expo ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menunjukkan potensi Pangandaran yang bisa dijual kepada masyarakat luas. Dalam expo ini, tidak hanya menjual produk wisata saja, tetapi berbagai produk unggulan yang lain, seperti potensi perdagangan, potensi pertanian, dan lain-lain.

Melihat potensi pariwisata yang cukup menjual dari kawasan ini, pemerintah juga akan melakukan berbagai program pemulihan ekonomi menarik sebagai investasi pariwisata. Sejauh ini sudah ada investor yang berasal dari Malaysia. Rencana investasi untuk membangun resort di Madasari, salah satu objek wisata yang masih berada di kawasan Pangandaran, akan tetapi ini perlu pengkajian dan pendalaman yang lebih jauh karena fasilitas pasca gempa dan tsunami yang belum memadai. Untuk kawasan Pangandaran sendiri, akan dibangun penambahan wahana wisata yaitu pengadaan kereta gantung dan kapal pesiar dan pembuatan dermaga baru. Jadi jalur kunjungan wisatawan akan bertambah banyak, tidak hanya lewat darat dan udara (Bandara Nusa Wiru, Cijulang), tapi juga lewat laut.

Untuk mengembalikan image Pangandaran sebagai salah satu daerah tujuan wisata, tentu saja memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pariwisata. Salah satunya adalah dengan pihak perhotelan. Pasca Bencana ini, upaya dari pemerintah yaitu dengan melakukan diskusi dengan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Pemerintah berusaha menjembatani kebutuhan hotel untuk diserap aspirasinya, untuk difasilitasi oleh perbankan. Mengenai keringanan kredit bagi para pelaku pariwisata khususnya pihak perhotelan, peneliti berusaha mengkonfirmasikannya kepada ketua PHRI, Pangandaran, Bapak H. Adang Hadani:

”Belum pernah ada sosialisasi keringanan kredit itu, yang ada hanya penjadwalan ulang, maksudnya, yang tadinya kreditnya dua tahun menjadi lima tahun, itu pun baru mau”.

Menurut Chendra Yadi:

”Keringanan pemerintah terhadap perhotelan, hanya belum dikenakan pajak kamar sampai batas waktu yang belum ditentukan, biasanya ada kontrol dari pemerintah setiap malam untuk mengecek berapa jumlah kamar yang terisi. Untuk kerusakan hotel akibat tsunami tidak ada bantuan dari pemerintah. Kita jalan sendiri”

Program yang ditujukan pemerintah kepada pihak perhotelan adalah dengan diadakannya pembinaan dan pelatihan dari dirjen pariwisata, agar karyawan dan karyawati perhotelan jadi lebih profesional. Usaha untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, masyarakat yang berada di kawasan wisata juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Setiap tahunnya selalu ada penyuluhan sapta pesona dan pemberdayaan masyarakat. Upaya mengembalikan citra juga dilakukan dengan membuat Tourism Media Center dengan tujuan utama untuk meluruskan informasi agar tidak ada kekeliruan pemahaman bagi wisatawan yang akan berkunjung.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah kurang maksimal dalam mengkomunikasikan setiap program yang dilaksanakan. Program itu harus disosialisasikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada sehingga implementasi program itu bisa lebih terarah. Bukan berarti jika salah satu proyek sudah dilaksanakan berarti sudah selesai, harus ada sosialisasi lebih lanjut dan terjadwal. Ketika ada sebuah program mengenai perbaikan kawasan wisata, maka harus disosialisasikam kepada seluruh elemen pelaku wisata, sedangkan sasaran Media Tourism Center memang ditujukan untuk wisatawan. Akan tetapi program ini juga akan berjalan lebih baik jika semua pihak mengetahuinya sehingga daya dukung para pelaku pariwisata kepada program yang sedang berjalan akan lebih tinggi dan membantu pelaksanaan program.

Mengenai program-program yang akan dilaksanakan, pasca tsunami ini tetap mengacu pada rencana strategi yang sedang berjalan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis. Secara mental dan infrastruktur, pembangunan pariwisata itu bisa terlihat dari misi yang sedang dijalankan oleh Disbudpar Kabupaten Ciamis. Selain program-program yang ditujukan kepada masyarakat luas pasca bencana ini, Pemerintah khususnya Disbudpar, juga melakukan pelatihan untuk perangkat pariwisata yakni pelatihan untuk balawista atau pengaman laut. Sehingga wisatawan merasa aman ketika berenang di laut.

Penataan Pangandaran dan sekitarnya sebagai pusat pengembangan pariwisata Ciamis Selatan dengan prioritas untuk kegiatan wisata alam dan pantai meliputi : Agro dan Eko Wisata (Eco Tourism) yaitu :

1. “ Eko Wisata” Pangandaran

Pembangunan tiga lokasi Taman Pantai Percontohan seluas 3 X 1.000 m² = 3.000 m² (di ujung Toll Gate utama didepan Hotel Percontohan dan Hotel Pananjung Sari).

2. “Agro Wisata” Pangandaran

Penghijauan Pantai dengan penanaman pohon kelapa, sepanjang 3 Km x 20 m = 60.000 m² atau 6 Ha (dari mulai ujung Toll Gate Utama sampai Pamugaran). Penanaman pohon di sepanjang pembatas pantai dengan pohon Cendrawasih.

3. “Agro Wisata” Batu Karas

Penghijauan pantai dengan penanaman pohon kelapa dan Barington di objek wisata Batukaras Cijulang dengan luas 30.000 m² (3 hektar).

Mengenai penataan kawasan di zoning wisata inti yang merupakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), pasca bencana ini merupakan momentum yang tepat bagi dunia pariwisata, khususnya pariwisata Jawa Barat, untuk membuat pantai Pangandaran bersih dari pedagang kaki lima. Pasca tsunami, para PKL belum terlalu ramai berjualan di pantai karena mengalami rasa trauma. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan pasar wisata, akan tetapi kurang berfungsi dengan baik karena lokasinya yang jauh dari tempat wisatawan berkumpul.

2 Partisipasi Masyarakat Dalam Program Economic Recovery Kawasan Wisata Pangandaran

Revitalisasi pariwisata bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, akan tetapi harus disertai dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan mentalitas yang lain. Perlu keterlibatan masyarakat, dimana keterlibatan itu tidak hanya mendukung aspek formalitasnya saja. Selain itu, masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan setempat, tapi juga masyarakat luas. Semuanya memerlukan mekanisme yang jelas. Untuk melakukannya perlu upaya lintas sektoral, multidimensi, disiplin serta berkelanjutan. Aspek yang sangat penting dalam proses revitalisasi yaitu penggunaaan teknologi informasi khususnya dalam mengelola keterlibatan banyak pihak untuk menunjang kegiatan revitalisasi, dan komunikasi juga memegang peranan penting dalam ranah-ranah tersebut.

Dalam pembangunan wilayah Pangandaran ternyata melibatkan masyarakat dalam proses perencanaanya dan juga berdasarkan tinjauan di lapangan mengenai kebutuhan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Bapak H.Setia, S.E,M.P, salah satu staf di Bappeda Kabupaten Ciamis yang menangani kawasan bencana Pangandaran ;

” dalam proses perencanaannya tentu saja melibatkan masyarakat sebagai salah satu objek pembangunan, karena pembangunan yang dilakukan di kawasan ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka...”

Bapak H. Setia, S.E, MP juga menjelaskan proses perencanaan untuk pembangunan di wilayah ini.

”...ada beberapa media dalam menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan..., mulai dari menjaring aspirasi masyarakat pada tingkat yang paling kecil hingga pada tingkat yang lebih tinggi ”.

Mengenai diikutsertakannya masyarakat dalam perencanaan pembangunan Pangandaran tersebut, dibenarkan oleh Bapak H. Adang Hadani, seorang pengusaha hotel yang merupakan warga asli Pangandaran (sekaligus juga sebagai ketua asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia, Pangandaran) dan juga tokoh masyarakat setempatmengatakan :

” Kalau sekarang semua dilibatkan, baik dalam sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, sudah terjalin dengan baik. Ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan, baik dalam merencanakan side plan/master plan yang baku. Bahkan bupati pun langsung turun...”.

Bapak Drs. Trisno, selaku Sekretaris Camat Pangandaran mengatakan:

” Dalam membangun Pangandaran pasca tsunami melibatkan semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat”

Untuk mensosialisasikan program dan menggerakan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam media. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun menggunakan media massa. Untuk sosialisasi yang sifatnya langsung biasanya dilakukan melalui pertemuan-pertemuan seperti temu kader, temu usaha, dan yang lainnya.

KESIMPULAN

1. Program Economic Recovery Kawasan Wisata Pangandaran telah ada dan merupakan bagian dari upaya pemulihan aktivitas pariwisata secara integral, termasuk dalam kegiatan komunikasi pemasaran meskipun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Karenanya dibutuhkan strategi perencanaan program pemulihan ekonomi masyarakat sebagai bagian pembangunan pariwisata yang tepat dan dilakukan secara lintas sektoral. Dalam tahap perencanaan pembangunan kembali Pangandaran pasca bencana gempa dan tsunami telah dilaksanakan keterpaduan program antara semua dinas instansi terkait, namun dalam tahap pelaksanaannya masih terjadi pembagian tugas yang dirasakan masyarakat belum menjadi keputusan satu atap.
2. Pelaksanaan pembangunan Pangandaran pasca gempa dan tsunami secara global dilakukan secara bertahap dalam empat fase, yaitu fase response atau penyelamatan, fase recovery atau pemulihan kembali, fase recontruction atau rehabilitasi, dan fase development atau pembangunan.
3. Dalam pelaksanaan perencanaan program pembangunan kawasan wisata ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai objek pembangunan sekaligus pelaku utama aktivitas pariwisata. Karenanya sosialisasi program mejadi mutlak harus dilakukan pemerintah. Namun dalam proses program lebih lanjut masih terjadi ketidak jelasan di pihak masyarakat, sehingga sering terjadi miss communication. Karenanya, pelibatan masyarakat sebagai penentu pelaksanaan program pembangunan harus bersifat kontinyu dan interaktif.

DAFTAR PUSTAKA

Marbun, B.N. 2002. Kamus Politik. CV Muliasari. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-12. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Moeljarto, T. 1987. Politik Pembangunan. PT Bayu Indra Grafika. Yogyakarta.

Nasution, Zulkarimen. 2004. Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nugroho, Iwan dan Rokhim Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. LP3ES. Jakarta.

Sumber lain :

http://www.mediacenter.or.id. diakses tanggal 30 Juli 2006.

*****

Sumber :

sbektiistiyanto.files.wordpress.com/2008/02/jurnal-pangandaran.doc